Bawaslu Kabupaten Pemalang Ikuti Peluncuran Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026, Perkuat Kolaborasi Menuju Pemilu 2029 Bermartabat

Pemalang – Bawaslu Kabupaten Pemalang mengikuti Zoom Meeting Peluncuran Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (22/5/2026). Kegiatan mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" sebagai bentuk komitmen memperkuat pengawasan partisipatif melalui pelibatan masyarakat, khususnya generasi muda.

Peluncuran P2P Tahun 2026 diikuti secara serentak oleh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah beserta para pemangku kepentingan. Program ini menjadi salah satu strategi Bawaslu dalam membangun budaya pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang Pemilu Tahun 2029.

Dalam sambutannya, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. S. Budi Prayitno, M.Sc menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun Bawaslu dengan berbagai elemen masyarakat melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif. Menurutnya, nilai-nilai yang dikembangkan dalam Gerakan Pramuka, seperti integritas, disiplin, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat, sejalan dengan semangat pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu.

Ia berharap Pendidikan Pengawas Partisipatif mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi serta berani berperan aktif dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran pemilu.

"Generasi muda harus menjadi pelopor dalam menjaga demokrasi. Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, kita berharap lahir kader-kader yang memiliki integritas, kepedulian, dan tanggung jawab untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenty, S. Sos.I., M.H., menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan investasi jangka panjang dalam membangun demokrasi Indonesia. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak dapat dibebankan hanya kepada penyelenggara pemilu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Pendidikan Pengawas Partisipatif bukan sekadar program pelatihan, tetapi merupakan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat, kami ingin menghadirkan masyarakat yang semakin sadar, peduli, dan berani terlibat dalam pengawasan pemilu," kata Loli Suhenty.

Loli juga menekankan pentingnya memperluas jejaring pengawasan partisipatif hingga ke lingkungan pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas masyarakat. Menurutnya, semakin luas partisipasi publik, semakin kuat pula integritas penyelenggaraan pemilu.

Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026, Bawaslu mendorong lahirnya agen-agen pengawas partisipatif yang tidak hanya memahami regulasi kepemiluan, tetapi juga mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan masing-masing.

Bawaslu Kabupaten Pemalang menyambut baik peluncuran program tersebut sebagai momentum memperkuat pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif di daerah. Sejalan dengan arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Pemalang berkomitmen terus mengembangkan berbagai program edukasi demokrasi, memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas, dan masyarakat, serta memperkuat pengawasan partisipatif sebagai fondasi mewujudkan Pemilu Tahun 2029 yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.