BAWASLU KABUPATEN PEMALANG TERIMA KARTU KREDIT PEMERINTAH
|
Pemalang – KKP (Kartu Kredit Pemerintah) diserahkan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Bawaslu Kabupaten Pemalang di Kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang (Kamis,18/02/2021).
Perlu diketahui, KKP adalah sebuah alat pembayaran non tunai dalam bentuk kartu untuk melakukan pembayaran belanja Negara berdasarkan APBN. Hak dalam pemakaian KKP dimiliki oleh Satker (Satuan Kerja), yang nantinya akan melakukan pembayaran sesuai dengan APBN dan membayarkan tagihan ke Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Pembayaran tagihan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak mendapatkan bunga atau denda.
Anggie Desta Ervita dan Arista Yoga Feriadi, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjelaskan tujuan atas kedatangannya ke kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang.
“Kedatangan kami berdua kemari dalam rangka menjalankan perintah dan tugas dari Ibu Tjandara selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan KKP”, ungkap Anggie.
Kemudian Yoga menambahkan adanya rencana kegiatan sosialisasi lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan KKP.
“Setelah 35 Bawaslu Kabupaten/Kota sudah menerima KKP, maka akan diadakan sosialisasi dari Bank yang bersangkutan”, terangnya.
Teguh Susanto, BPP Bawaslu Pemalang mengungkapkan pihaknya akan memanfaatkan KKP dengan sebaik-baiknya.
“KKP ini akan kami pergunakan sebaik-baiknya, karena salah satu tujuan penggunaan KKP ini ialah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara”,tegasnya.
Pemakaian KKP hanya untuk pembayaran belanja negara yang sifatnya UP (Uang Persediaan), karena tidak semua belanja negara sifatnya UP.
Daftar belanja negara yang bisa memakai KKP yaitu belanja untuk keperluan kantor, pengadaan bahan makanan, bahan, sewa, persediaan barang konsumsi, persediaan pemeliharaan gedung serta bangunan, persediaan pemeliharaan peralatan serta mesin, perjalanan dinas jabatan (tiket, biaya inap dan sewa kendaraan).
Implementasi KKP adalah sebagai model baru praktek pengelolaan keuangan negara telah memberikan manfaat dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.
