Bawaslu Kabupaten Pemalang Ikuti Rakor Evaluasi Pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026, Perkuat Strategi Pengawasan Berkelanjutan

Pemalang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pemalang mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (13/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai forum evaluasi sekaligus penguatan strategi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026 sekaligus menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengawasan pada periode berikutnya. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, SH.,S.Th.I.,M.Kn menyampaikan sejumlah catatan evaluasi yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran Bawaslu di daerah.

Nur Kholiq menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan PDPB masih memiliki ruang untuk terus dioptimalkan. Menurutnya, masih terdapat disparitas kinerja pelaksanaan uji petik antar kabupaten/kota sehingga diperlukan penguatan koordinasi, pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki Bawaslu, serta kolaborasi lintas divisi dan unit kerja.

"Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan harus menjadi kerja bersama seluruh jajaran Bawaslu. Sinergi antarbagian, optimalisasi sumber daya, dan kolaborasi dengan berbagai program kelembagaan menjadi kunci agar pengawasan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kualitas data pemilih," ujar Nur Kholiq.

Dalam evaluasinya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mendorong integrasi pengawasan PDPB dengan berbagai program kelembagaan, seperti Bawaslu Goes to Campus, Konsolidasi Demokrasi, pendidikan politik, serta kegiatan partisipatif lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal akurasi data pemilih.

Selain itu, Nur Kholiq menekankan pentingnya memperluas jejaring kemitraan melalui optimalisasi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta melakukan inventarisasi mitra strategis baru yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.

Upaya pemberdayaan kader pengawasan partisipatif, Desa Pengawasan, Desa Anti Politik Uang, serta mitra-mitra strategis yang telah terjalin kerja sama juga menjadi salah satu fokus penguatan pengawasan PDPB. Di samping itu, integrasi Posko Aduan Masyarakat dan penyebarluasan kanal partisipasi pengawasan melalui berbagai media dinilai penting untuk meningkatkan keterlibatan publik.

"Partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam menjaga kualitas data pemilih. Oleh karena itu, kanal pengaduan, jejaring mitra, serta ruang-ruang kolaborasi harus terus diperkuat agar masyarakat semakin mudah berkontribusi dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan," tambahnya.

Tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengawasan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga mengingatkan pentingnya publikasi hasil kerja pengawasan kepada masyarakat. Menurut Nur Kholiq, isu pengawasan PDPB harus terus disampaikan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki Bawaslu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

"Kerja-kerja pengawasan harus diketahui publik. Mulai dari identifikasi kerawanan, pembukaan posko aduan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pengawasan langsung di lapangan, hingga hasil pengawasan yang telah dilakukan. Publikasi merupakan bagian dari akuntabilitas sekaligus wujud bahwa Bawaslu menjalankan tugas mandatnya secara optimal," tegas Nur Kholiq.

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui penguatan langkah-langkah pencegahan, optimalisasi pengawasan langsung, pengembangan pengawasan partisipatif, serta perluasan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.