BAWASLU KABUPATEN PEMALANG IKUTI SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL BAWASLU RI

Pemalang – #SahabatBawaslu Sebagai langkah untuk penguatan literasi kepemiluan kepada publik dan jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan, Bawaslu RI menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional Penguatan Literasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada dengan tema “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada: Konsep, Sistem dan Pelaksanaannya” pada Kamis, (16/12/2021)

Seminar dan Lokakarya ini dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan diikuti langsung oleh para tamu undangan yang terdiri dari Hakim Tinggi PTTUN, Pemantau Pemilu, Partai Politik, LSM dan Mahasiswa. Sedangkan jajaran Bawaslu ditingkat provinsi dan juga Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, diantaranya Pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan tersebut secara daring via zoom meeting.

Seminar dibagi menjadi dua sesi yakni sesi pertama yang berlangsung dari pagi sampai siang hari, kemudian sesi kedua yang berlangsung dari siang hingga sore hari. Berbagai tokoh Nasional dihadirkan sebagai pemantik dan narasumber dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Sebagai pemantik diskusi dalam kegiatan ini yakni Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., yang diwakili oleh Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, sebagai Keynote Speaker ia menyampaikan tantangan mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang berintegritas serta upaya strategis pemerintah.

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi panel dengan menghadirkan pemateri yaitu Ketua Bawaslu RI periode 2008-2011, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., serta pemateri dari Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Rahmat Bagja, S.H., L.LM.

Berlanjut sesi kedua pada siang hari, acara diawali dengan Studium General yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., yang diwakili oleh Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam, Dr. Janedjri M. Gaffar, S.H., M.Si. Dengan menyampaikan pesan dari Menkopolhukam ia menyampaikan perlunya penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, karena Bawaslu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai quasi peradilan penyelesaian sengketa.