Bawaslu Pemalang Dukung Digitalisasi Arsip Sengketa Pemilu dan Pemilihan Melalui Aplikasi SIPS

Halo #SahabatBawaslu, Bawaslu Kabupaten Pemalang saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah digitalisasi arsip dan dokumen. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi penerimaan laporan sengketa pemilu dan pemilihan (SIPS).

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pemalang Baktiawan Candheki menyampaikan, sesuai arahan dari Bawaslu Provinsi Jateng pada Rakernis di kantor Bawaslu Kabupaten Batang,  Rabu (4/10/2023) yang diikuti seluruh anggota divisi HPS se-Jawa Tengah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPS.

"SIPS merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu pelaksanaan penyelesaian sengketa.

Dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dengan membangun Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). SIPS mengacu pada kebutuhan sebuah informasi yang efektif dan efisien," ungkapnya.

Bawaslu Pemalang Menyampaikan Dukungan Penggunaan Aplikasi SIPS

Dalam kegiatan tersebut Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jateng Wahyudi Sutrisno menekankan kepada seluruh jajaran anggota Bawaslu kabupaten/kota yang hadir besama staf penyelesaian sengketanya bahwa penggunaan aplikasi SIPS versi terbaru ini dapat menjadi rujukan akademis.

"Karena seluruh putusan penyelesaian sengketa bisa diakses secara online oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.

Sistem ini dapat menjadi salah satu terobosan dalam upaya transformasi pelayanan publik, melakukan tracking terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan, mulai dari pendaftaran, jadwal persidangan, hingga penyampaian putusan,"ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyudi juga berpesan kepada seluruh peserta Rakernis setelah menerima materi penggunaan aplikasi SIPS untuk segera diimplementasikan. Dari Bawaslu Provinsi juga akan melakukan supervisi ke seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Ia berharap penggunaan aplikasi SIPS dapat mempermudah masyarakat terutama peserta Pemilu dan Pemilihan dalam permohonan sengketa proses.