Bawaslu Kabupaten Pemalang Ikuti Selasa Menyapa Bahas Implikasi KUHP Baru terhadap Penegakan Hukum Pemilu

Pemalang, #HaloSahabatBawaslu ~ Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan Selasa Menyapa yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui zoom meeting pada Selasa (13/01/2026). Pada edisi kali ini, Selasa Menyapa mengangkat tema “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Penyesuaian Pidana terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dan Pemilihan”.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman regulasi terbaru di bidang penegakan hukum pemilu dan pemilihan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, S.AP., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang mulai berlaku pada tahun 2026.

“Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota perlu mempelajari dan memahami secara komprehensif ketentuan dalam KUHP Baru, karena hal ini akan berimplikasi langsung terhadap penanganan tindak pidana pemilu dan pemilihan,” ujar Muhammad Amin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H., selaku narasumber, menyampaikan materi terkait urgensi diberlakukannya KUHP Baru serta perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru. Ia juga menjelaskan visi pembaruan KUHP, paradigma baru dalam pemidanaan, hingga implikasi penerapan KUHP baru terhadap penegakan hukum pidana pemilu dan pemilihan.

“KUHP Baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan restoratif. Hal ini tentu menuntut kesiapan dan pemahaman aparat penegak hukum pemilu dalam menerapkannya secara tepat,” jelas Wahyudi Sutrisno.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan Selasa Menyapa ini, Bawaslu Kabupaten Pemalang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum serta kesiapan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan secara profesional, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi.