Bawaslu Pemalang Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Vol. 09, Bahas Kerawanan dan Strategi Pengawasan di Daerah Kepulauan

Pemalang – Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang, Syaefudin Juhri, S.H., beserta jajaran staf mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Vol. 09 yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Senin (02/02/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Kerawanan dan Strategi Pengawasan di Daerah Kepulauan” sebagai upaya penguatan kapasitas pengawasan dalam menghadapi tantangan geografis dan sosial di wilayah kepulauan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, S.AP., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya penguatan literasi pengawasan sebagai bagian dari strategi pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

“Wilayah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang berbeda dengan wilayah daratan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang adaptif, inovatif, dan berbasis pada pemetaan kerawanan yang akurat,” ujar Muhammad Amin saat membuka kegiatan.

Ia menambahkan bahwa forum literasi ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan praktik baik antar daerah guna memperkuat efektivitas pengawasan.

Pengantar kegiatan disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap karakteristik wilayah menjadi kunci dalam menyusun strategi pengawasan yang tepat sasaran.

“Pengawasan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Daerah kepulauan memiliki tantangan aksesibilitas, distribusi logistik, hingga potensi kerawanan politik uang yang berbeda. Karena itu, strategi pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat,” jelas Nur Kholiq.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Maryamah, M.Pd.I., Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Ali Purnomo, M.Pd.I., Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Keduanya memaparkan materi seputar karakteristik wilayah kepulauan serta pengalaman pengawasan di daerah masing-masing.

Dr. Maryamah menjelaskan bahwa wilayah kepulauan memiliki tantangan berupa keterbatasan transportasi, cuaca yang tidak menentu, serta jarak antar pulau yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

“Di daerah kepulauan, faktor geografis sangat memengaruhi pola pengawasan. Kami harus melakukan pemetaan kerawanan secara detail, memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif,” ungkapnya.

Sementara itu, Ali Purnomo membagikan praktik baik pengawasan di Kabupaten Jepara yang memiliki wilayah kepulauan, termasuk strategi kolaboratif dengan pengawas adhoc dan masyarakat lokal.

“Pendekatan kultural dan komunikasi yang intensif dengan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengawasan di wilayah kepulauan. Partisipasi masyarakat sangat membantu dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini,” tuturnya.

Menanggapi kegiatan tersebut, Syaefudin Juhri menyampaikan bahwa forum literasi ini memberikan perspektif baru dalam memperkuat kapasitas pengawasan di daerah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memperkaya wawasan dan strategi pengawasan, terutama dalam memahami kerawanan berbasis karakteristik wilayah. Meski Pemalang bukan daerah kepulauan, pembelajaran ini tetap relevan sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan,” kata Syaefudin.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Literasi Pojok Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas jajaran pengawas dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif, partisipatif, dan berintegritas.