PUBLIKASI LAPORAN KINERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2019 BAWASLU KABUPATEN PEMALANG

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik. Bawaslu Kabupaten Pemalang sebagai badan publik senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses infromasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu Tahun 2019.

Melalui kegiatan publikasi laporan kinerja pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019 ini diharapkan dapat terpenuhinya hak masyarakat atas informasi capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Pemilu Tahun 2019.

I.  DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu;
  4. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 121/BawasluProv-JT/PM.01.01/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 Perihal Instruksi Penyelenggaraan Publikasi Laporan Kinerja Pengawasan Tahapan Pemiu 2019
II.  PENGAWASAN DCS DAN DCT

Hasil kinerja Laporan Pengawasan Daftar Calon Sementara (DCS) Bawaslu Kabupaten Pemalang Melakukan rekomendasi ke KPU Kabupaten Pemalang dengan surat No : 108/Bawaslu-Prov.JT-19/IX/2018, tanggal 18 September 2018 yang berisi :

“Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pemalang terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pemalang yang di tetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 64 huruf (f) “Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang : merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan”.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang Masih menemukan Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Pemalang yang masih aktif sebagai Anggota BPD, dimohon kepada KPU Kabupaten Pemalang meminta kepada yang bersangkutan untuk melampirkan surat pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).”

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pemalang Masih menemukan Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Pemalang yang masih aktif sebagai Anggota BPD, dimohon kepada KPU Kabupaten Pemalang meminta kepada yang bersangkutan untuk melampirkan surat pengunduran diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).”

Tabel DCS
KECAMATANDAPILPARPOLNama Daftar Calon SementaraPekerjaan/Status (Mantan Kepala Daerah, Mantan Narapidana)Hasil penelusuran/Pembuktian
TAMANPEMALANG 2PKBEDI SUPRAYOGI KETUA BPD ASEMDOYONG
TAMANPEMALANG 2GOLKARRUSWANDI ANGGOTA BPD CIBELOKSK CAMAT TAMAN
TAMANPEMALANG 2PPPMUKHLISIN, M.Pd.I ANGGOTA BPD KAUMAN COMAL
ULUJAMIPEMALANG 4PDI-PCASUDIANGGOTA BPD
ULUJAMIPEMALANG 4PDI-PHARYANTO, SHANGGOTA BPD
ULUJAMIPEMALANG 4BERKARYADrs. SUKOTJO KAKAWINKRET, MBAKETUA BPD
MOGAPEMALANG 5PDI-PFITRIYAHANGGOTA BPDMASIH AKTIF SEBAGAI ANGGOTA BPD
BELIKPEMALANG 5PKBRAISANGGOTA BPD DESA KUTASK PENGANGKATAN ANGGOTA BPD DESA KUTA DAN FOTO BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA KUTA
BELIKPEMALANG 5PDI-PINDIANTO, S.H.ANGGOTA BPD DESA KUTASK PENGANGKATAN ANGGOTA BPD DESA KUTA DAN FOTO BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPD DESA KUTA

Dari 9 Nama tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang direkomendasikan ke KPU untuk mundur dari Keanggotaan BPD (Anggota Badan Permusyawaratan Desa) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 64 huruf (f)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *